DEPOK – Pemerintah Kabupaten Karo secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) berlangsung di Gedung BSSN, Depok, Jawa Barat, Kamis (12/2/2026), sebagai bagian dari rangkaian kegiatan nasional yang melibatkan 17 pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Bupati Karo, Brigjen Pol.(Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes, diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, MM, dan didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo, Hesti Maria Br Tarigan, SH, MH, hadir dalam acara yang menandai komitmen Pemkab Karo mempercepat transformasi digital pemerintahan.
Baca Juga: Perayaan Imlek Bertepatan Ramadan di Kesawan, Pemko Medan dan Walubi Atur Zona Acara Agar Tetap Harmonis Dalam arahannya, Sekretaris Utama BSSN, Y.B. Soesilo Wibowo, SE, M.M, menekankan pentingnya implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk:- Menjaga keamanan data dan informasi negara.- Memastikan integritas dokumen agar tidak mudah dimanipulasi.- Menjamin keabsahan hukum dokumen di era digital.
Acara dua hari ini dimulai pada Rabu (11/2) dengan finalisasi Draft PKS, sebelum puncaknya pada Kamis (12/2) dengan seremoni penandatanganan PKS yang dilakukan bersama Kepala Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) BSSN, Jonathan Gerhard Tarigan.
Delegasi Pemkab Karo juga mengikuti diskusi panel dan pertukaran cenderamata dengan jajaran BSSN, membahas pemanfaatan layanan keamanan siber di tingkat pemerintah daerah.
Sekda Karo menegaskan, kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dengan Sertifikat Elektronik melalui BSrE, Pemkab Karo berharap transaksi elektronik lebih aman, administrasi lebih cepat, dan layanan publik menjadi lebih efisien bagi masyarakat.
Acara ini dihadiri para Kepala Biro dan Kepala Balai BSSN, serta jajaran Sekda dan Kepala Dinas Kominfo dari berbagai kabupaten/kota se-Indonesia, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat keamanan siber dan transformasi digital.*
(ad)