JAKARTA – Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota DPRD.
Kegiatan yang berlangsung sejak 3 hingga 6 Februari 2026 di Jakarta ini mengusung tema "Profesionalisme DPRD dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan."
Bimtek ini menjadi wahana peningkatan kapasitas legislatif, terutama dalam hal tata kelola keuangan dan penganggaran berbasis kinerja.
Baca Juga: Tawuran di Belawan Picu Kekhawatiran Warga, Wakil Ketua DPRD Sumut Desak Penegakan Hukum Lebih Tegas Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, menilai pelatihan ini sangat penting untuk memperkuat fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran secara akuntabel.
"Pemahaman mendalam terkait tata kelola keuangan daerah menjadi kunci agar DPRD mampu membuat kebijakan yang tepat dan transparan untuk masyarakat," ujarnya.
Radja Erland Hamzah, Kepala Pusat Data dan Informasi LPPM Universitas Moestopo, menekankan bahwa peningkatan kapasitas ini diharapkan menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas.
Ia menyoroti pentingnya transparansi fiskal sesuai Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumbawa dapat terwujud secara optimal.
Dalam forum Bimtek, peserta mendapatkan paparan teknis mengenai restrukturisasi belanja daerah, termasuk pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dan kewajiban belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari APBD.
Evaluasi terhadap kemandirian fiskal daerah juga menjadi fokus, dengan dorongan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
Melalui sinergi ini, Universitas Moestopo menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong tata kelola pemerintahan profesional.
Bimtek ini diharapkan menjadi langkah konkret agar APBD Kabupaten Sumbawa menjadi instrumen efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di daerah.*
(dh)