DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada ajang SAKIP dan ZI Award Tahun 2025, yang mengusung tema "Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045", Rabu (11/2/2026).
Kegiatan ini digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, diikuti jajaran Kanwil Kemenkum Bali di Ruang Nakula.
Penghargaan tersebut diserahkan di hadapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, bersama perwakilan instansi pemerintah penerima penghargaan.
Baca Juga: Jokowi Datangi Polresta Solo, 2,5 Jam Diperiksa Penyidik Terkait Dugaan Ijazah Palsu Kanwil Kemenkum Bali diwakili Plh. Kepala Kanwil, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim Pokja WBK/WBBM 2025.
Dalam laporannya, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, menegaskan bahwa evaluasi SAKIP dan Zona Integritas dilaksanakan tiap tahun untuk menilai implementasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Pada 2025, sebanyak 312 unit kerja berhasil meraih predikat WBK/WBBM, terdiri atas 204 unit WBK dan 108 unit WBBM.
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menambahkan bahwa Kemenkum RI menjadi instansi dengan jumlah unit kerja terbanyak meraih predikat WBBM, yaitu tujuh satuan kerja, termasuk Kanwil Kemenkum Bali, BPHN, dan Kanwil Kemenkum lainnya di Banten, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, NTB, dan Sumatera Selatan.
"Pada April 2026, Presiden dijadwalkan meresmikan 450 layanan publik berbasis digital dan 11 layanan internal digital di lingkungan Kemenkum melalui aplikasi Super Apps Kemenkum. Digitalisasi menjadi kunci utama reformasi birokrasi. Tanpa digitalisasi, birokrasi akan sulit berkembang dan beradaptasi dengan tuntutan pelayanan publik," ujar Supratman.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menyatakan capaian WBBM menjadi momentum untuk memperkuat integritas, meningkatkan kualitas layanan, dan mengakselerasi transformasi digital di Kanwil.
Ia menegaskan komitmen seluruh jajaran untuk terus menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, transparan, dan berintegritas.
Predikat WBBM ini diharapkan mendorong Kanwil Kemenkum Bali menjadi contoh implementasi reformasi birokrasi di tingkat regional, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan hukum pemerintah.*
(dh)