LABUSEL – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kotapinang kembali menegaskan perannya sebagai fondasi penting dalam menyusun arah pembangunan daerah.
Bukan sekadar agenda tahunan, forum ini menjadi ruang strategis untuk menjembatani kebutuhan riil masyarakat desa dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara menyeluruh.
Hal itu ditegaskan langsung oleh Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, saat membuka Musrenbang Kecamatan Kotapinang di Aula Kantor Camat Kotapinang, Senin (10/2/2026).
Baca Juga: TMMD ke-127 Resmi Dibuka di Jembrana! Bukan Hanya Bangun Infrastruktur, Tapi Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat "Musrenbang ini bukan formalitas. Ini adalah titik awal realisasi. Setiap usulan desa harus kita kawal bersama, kita carikan jalannya, dan kita percepat pelaksanaannya," tegas Bupati Fery Sahputra di hadapan unsur Forkopimcam, anggota DPRD, pimpinan OPD, serta Penjabat Kepala Desa.
Bupati menekankan pentingnya keberlanjutan aspirasi masyarakat agar tidak terputus di tengah proses perencanaan.
Usulan prioritas desa harus disinergikan dengan Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD sesuai daerah pemilihan masing-masing, sehingga perencanaan dan penganggaran berjalan seirama dan berdampak nyata.
Dalam arahannya, Bupati juga menyoroti desa-desa di kawasan perkebunan.
Kehadiran perusahaan di tengah masyarakat harus diiringi kontribusi nyata terhadap pembangunan desa sekitar, termasuk pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas pendidikan, hingga sarana umum lainnya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
"Perusahaan tumbuh di tengah masyarakat. Maka pembangunan desa di sekitarnya menjadi tanggung jawab sosial perusahaan," tegas Bupati.
Bupati juga mengingatkan pemerintah desa untuk berkoordinasi lintas perangkat daerah, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, dan Dinas Ketenagakerjaan, agar kolaborasi desa, pemerintah, dan pihak perusahaan berjalan terarah dan berkelanjutan.
Selain itu, Fery Sahputra menekankan bahwa pembangunan yang berkeadilan tidak selalu harus bergantung pada APBD.
Komunikasi terbuka, kolaborasi lintas sektor, dan keberanian membuka ruang kerja sama menjadi kunci percepatan pembangunan desa.