BANDA ACEH – Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menegaskan komitmen penuh negara dalam mempercepat pemulihan Aceh pascabencana sebagai prioritas nasional.
Selain itu, pembangunan kembali Aceh bukan sekadar pemulihan infrastruktur, tetapi juga manifestasi solidaritas kebangsaan yang menempatkan Aceh sebagai pilar penting keutuhan Indonesia.
Baca Juga: Jelang Ramadhan, Wagub Aceh Apresiasi Presiden Prabowo Salurkan Bantuan Sapi Meugang untuk 19 Daerah Terdampak Bencana Pernyataan tersebut disampaikan Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani, saat pertemuan silaturahmi dan penyerahan bantuan untuk korban bencana di delapan kabupaten Aceh, di Kantor Pemerintah Provinsi Aceh, Selasa (10/2/2026).
Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, Dr. Eddy Soeparno, S.H., M.H., Dr. H. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc, serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman, S.H.
Turut mendampingi Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Satgas Percepatan Pembangunan Pascabencana, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Kepala BPOM Prof. Dr. Taruna Ikrar, M. Biomed, Ph.D., serta perwakilan fraksi-fraksi MPR RI.
Ahmad Muzani menegaskan, kunjungan ini merupakan tindak lanjut komunikasi intensif antara Pimpinan MPR RI dengan Gubernur Aceh terkait persoalan sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang dihadapi masyarakat akibat bencana besar akhir November 2025.
"Apa yang terjadi di Aceh adalah peristiwa yang melukai hati kita semua. Aceh adalah bagian dari NKRI. Sakit Aceh adalah sakit kita bersama," tegas Ahmad Muzani di hadapan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E., serta kepala daerah kabupaten.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyebut dampak bencana sebagai "tsunami kedua" karena besarnya kerusakan sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Salah satu usulan penting adalah pembentukan badan rekonstruksi dan rehabilitasi khusus untuk mempercepat pemulihan, sebagaimana pascatsunami Aceh sebelumnya.
Ahmad Muzani juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras TNI, Polri, BNPB, dan seluruh jajaran pemerintah. "Hampir 99 persen listrik Aceh telah kembali menyala, dan akses jalan serta jembatan yang sempat terputus terus dipulihkan," ujarnya.
Di bidang kesehatan, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan memastikan rumah sakit dan puskesmas tetap melayani masyarakat terdampak.
Seluruh langkah ini dilakukan atas arahan langsung Presiden RI yang bertekad membangun Aceh lebih baik dari kondisi sebelum bencana.