LAHAT— Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta Balai Latihan Kerja (BLK) tidak berhenti pada proses pelatihan dan penerbitan sertifikat.
Menurut dia, BLK harus mengawal peserta hingga benar-benar terserap ke dunia kerja melalui penguatan penempatan tenaga kerja dan jejaring dengan dunia usaha.
Yassierli mengatakan, kebutuhan masyarakat saat ini adalah pelatihan yang berujung pada peluang kerja nyata.
Baca Juga: 23 Ribu Warga Deliserdang Dinonaktifkan dari BPJS Kesehatan, Ini Penyebabnya Karena itu, BLK perlu mengambil peran yang lebih luas, tidak hanya sebagai lembaga pelatihan, tetapi juga sebagai pintu masuk ke pasar kerja.
"Pelatihan tidak boleh berhenti di ruang kelas. BLK harus berfungsi sebagai pusat pelatihan vokasi, pusat inovasi, pusat kewirausahaan, dan pusat pengembangan produktivitas," kata Yassierli saat membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di BLK Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Senin, 9 Februari 2026.
Ia menjelaskan, integrasi antara pelatihan dan penempatan kerja telah diterapkan di BLK milik Kementerian Ketenagakerjaan.
Hasilnya, tingkat penempatan lulusan BLK Kemnaker mencapai sekitar 70 persen, yang dicapai dengan menyelaraskan materi pelatihan dengan kebutuhan industri.
Model tersebut, menurut Yassierli, dapat diterapkan di BLK milik pemerintah daerah.
Ia menekankan peran Dinas Ketenagakerjaan, terutama fungsi pengantar kerja, untuk mengawal lulusan pelatihan agar tidak dibiarkan mencari pekerjaan sendiri setelah pelatihan selesai.
"Sebanyak 70 persen peserta pelatihan kita fasilitasi sampai benar-benar masuk ke tempat kerja. Karena itu, BLK dan dinas harus memiliki jejaring dan kolaborasi yang kuat dengan industri," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Yassierli juga menyampaikan bahwa PBK di BLK Lahat dilaksanakan melalui dana hibah APBN dengan total tujuh paket pelatihan.
Ia berharap hibah tersebut dapat dioptimalkan untuk memperkuat kapasitas pelatihan sekaligus menjadi dasar pengembangan program lanjutan.