DOLOKSANGGUL – Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui video conference, Senin (9/2/2026), dari Ruang Rapat Setdakab Perkantoran Bukit Inspirasi Doloksanggul.
Turut mendampingi Bupati, Sekda Chiristison R. Marbun, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Martogi Purba, Kadis PKP Anggiat Simanullang, Kadis Pertanian Tukka Siahaan, Kadis Kopenaker Nurliza Pasaribu, Kadis Kominfo Adrianus Mahulae, serta para kepala bagian.
Rakor ini juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Baca Juga: Bupati Humbang Hasundutan Buka Konsultasi Publik RKPD 2027, Fokus Perekonomian dan Pembangunan Berkeadilan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, tingkat inflasi nasional pada Januari 2026 tercatat 3,55 persen year on year (yoy), melampaui batas atas target pemerintah.
Meski demikian, ia menekankan lonjakan inflasi tersebut tidak disebabkan oleh kenaikan harga pangan.
"Inflasi harus dilihat secara seimbang. Indonesia bukan hanya negara konsumen, tetapi juga produsen, seperti petani dan nelayan. Inflasi yang terlalu rendah bisa menekan pelaku usaha, sementara inflasi tinggi membebani masyarakat berpendapatan rendah. Pengendalian inflasi harus dilakukan hati-hati dan seimbang," ujar Tito.
Menurut Mendagri, dua faktor tertinggi penyumbang inflasi adalah perawatan pribadi sebesar 15,22 persen, terutama emas dan perhiasan yang mengikuti harga dunia, serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 11,93 persen.
Bupati Oloan menyatakan komitmennya untuk mendukung program pengendalian inflasi di Humbang Hasundutan, termasuk melalui koordinasi dengan OPD terkait dan sosialisasi kepada masyarakat agar daya beli tetap terjaga tanpa menekan produktivitas lokal.
Rakor ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah menjaga stabilitas ekonomi, memastikan inflasi terkendali, dan mendukung kesejahteraan masyarakat, sekaligus meninjau implementasi Program 3 Juta Rumah di tingkat daerah.*
(ad)