DOLOKSANGGUL – Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH, membuka secara resmi Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendopo Bukit Inspirasi Doloksanggul, Senin (9/2/2026).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Junita Rebeka Marbun, Forkopimda, Ketua DPRD Parulian Simamora, Kajari Donald T.J. Situmorang, perwakilan TNI/Polri, Sekda Chiristison R. Marbun, pimpinan OPD, Camat, Kepala Puskesmas, unsur perbankan, BUMN/BUMD, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, organisasi kepemudaan, akademisi, serta insan pers dan pemangku kepentingan lainnya.
Bupati Oloan P. Nababan menyampaikan bahwa arah pembangunan 2027 akan fokus pada optimalisasi sumber daya secara arif dan lestari, menjamin keberlanjutan pembangunan sebelumnya, termasuk penuntasan pascabencana hidrometeorologi November 2025.
Baca Juga: Bupati Labusel Tegaskan Pentingnya Inovasi OPD dan Publikasi Program: Jangan Risau Dibilang Pencitraan Tema pembangunan tahun depan adalah "Peningkatan Perekonomian Berbasis Sumber Daya Lokal dan Sektor Unggulan yang Didukung SDM Berkualitas, serta Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan."
Adapun prioritas pembangunan meliputi pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, peningkatan produktivitas dan produk unggulan berbasis potensi lokal, penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, peningkatan konektivitas, irigasi dan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien.
Target makro 2027 antara lain: pertumbuhan ekonomi 5,5–5,9 persen, PDRB per kapita Rp57,68 juta, angka kemiskinan di bawah 7 persen, tingkat pengangguran terbuka di bawah 0,72 persen, IPM 76,75–77,15, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Ketua DPRD Humbang Hasundutan, Parulian Simamora, dalam sambutannya menekankan agar pembangunan memperhatikan pemerataan di seluruh kecamatan, khususnya daerah terpencil.
Ia juga meminta pendataan bantuan sosial dan penerima manfaat BPJS dilakukan secara akurat, mulai dari tingkat desa, dan pemerintah berkoordinasi dengan BPS.
Konsultasi publik ini menghadirkan narasumber dari Bappelitbang Provinsi Sumut, Bank Indonesia Cabang Sibolga, BPS Humbang Hasundutan, BPKPD, Bappelitbangda, dan akademisi Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli.
Forum ini diharapkan membangun sinergi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat, sehingga RKPD 2027 dapat menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan.*
(ad)