BIREUEN – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, turun langsung memimpin rapat bersama camat dan seluruh keuchik gampong terdampak bencana di Kabupaten Bireuen, Minggu (8/2/2026).
Kegiatan ini digelar di Kantor Camat Peusangan untuk menindaklanjuti polemik bantuan hunian sementara (huntara) yang belakangan ramai diperbincangkan.
Dalam forum itu, Wagub menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab penuh terhadap warga terdampak, khususnya dalam masa transisi pemulihan pascabencana.
Baca Juga: Tiga Pilar dan Warga Jakarta Utara Bergotong Royong Bersihkan Waduk Cincin, Wujudkan Lingkungan Sehat dan Cegah Banjir "Karena sekarang masa transisi, ada beberapa tanggung jawab pemerintah terhadap warga terdampak bencana," ujarnya.
Fadhlullah menambahkan, rumah warga yang rusak ringan, sedang, hingga hilang telah masuk skema rehabilitasi dan rekonstruksi (R3P) yang sudah diusulkan ke pemerintah pusat.
Skema bantuan ini juga telah disosialisasikan di tingkat desa.
Persoalan muncul karena sebagian warga menginginkan huntap (hunian tetap) dibanding huntara.
Berdasarkan data, 2.646 KK sudah ditransfer melalui DTH ke rekening Bank Aceh Syariah dan BSI, dengan 1.596 KK sudah menerima dana.
Sisanya menunggu proses kliring antar bank atau perbaikan kesalahan NIK.
"Yang sudah terima DTH tidak lagi berhak menerima huntara. Kami hadir di sini untuk menjelaskan dan berdialog agar terhindar dari masalah ke depannya," tegas Fadhlullah.
Keuchik dari beberapa gampong menyatakan warganya menolak huntara dan tetap menginginkan huntap.