MEDAN — Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menghadiri Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Wilayah Sumatera yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI di Gedung Bina Graha Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, pada 5–6 Februari 2026.
Kegiatan ini diikuti seluruh daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta melibatkan kementerian dan lembaga terkait.
Konsultasi publik bertujuan memperoleh masukan, klarifikasi, dan penyelarasan substansi dokumen Renduk PRRP, khususnya terkait konfirmasi total kerusakan, kerugian, serta rencana kebutuhan dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Baca Juga: Abutment Jembatan Aek Sipoti Amblas, Pemkab Humbang Hasundutan dan Warga Gotong Royong Perbaiki Selain itu, forum ini juga membahas sinkronisasi rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi kementerian dan lembaga di Provinsi Sumatera Utara agar sejalan dengan kebutuhan daerah terdampak.
Tim Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang hadir dipimpin Sekretaris Daerah Chiristison R. Marbun, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sabar Purba serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Martogi Purba.
Turut hadir sejumlah organisasi perangkat daerah yang menangani dampak bencana banjir dan longsor November 2025, antara lain Dinas PKP, Dinas PUTR, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan-P2KB, BPBD, Bappelitbangda, serta Bagian Kesra Setdakab.
Konsultasi publik ini dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap.
Dalam sambutannya, pemerintah provinsi mengapresiasi Kementerian PPN/Bappenas RI dan BNPB atas fasilitasi penyusunan R3P kabupaten/kota dan R3P Provinsi Sumatera Utara.
Pemerintah Provinsi berharap dokumen R3P yang disusun mampu memuat data kerusakan, kerugian, serta kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara lengkap dan akurat sebagai dasar pemulihan wilayah dan masyarakat terdampak banjir dan longsor November 2025.
Konsultasi publik dilaksanakan dalam dua sesi, yakni sesi pleno dan sesi desk.
Pada sesi pleno, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas RI Medrilzam menjadi salah satu narasumber, bersama tim Bappenas dan BNPB.
Selanjutnya, sesi desk dibagi ke dalam tiga bidang, meliputi pemukiman, infrastruktur dan penataan ruang; sosial ekonomi dan lintas sektor; serta kelembagaan, pembiayaan, dan manajemen risiko.