SAMOSIR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir meminta Perumda Tirtanadi meningkatkan kualitas air dan kelancaran distribusi air bersih di wilayahnya.
Permintaan ini disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) Kerjasama Operasi (KSO) di Kantor Pusat Perumda Tirtanadi, Medan, Kamis (5/2/2026).
Sekretaris Daerah Samosir, Marudut Tua Sitinjak, menekankan bahwa masalah air bersih masih menjadi isu sensitif yang berulang setiap tahun, terutama di daerah pariwisata seperti Samosir.
Baca Juga: Pandji Pragiwaksono Penuhi Panggilan Polisi, Klarifikasi Materi “Mens Rea” yang Dinilai Menyinggung Agama "Meski berada di kawasan Danau Toba, pendistribusian air bersih masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Ini menjadi perhatian serius Pemkab Samosir," ujar Marudut, Jumat (6/2/2026).
Dalam FGD tersebut, Pemkab juga menyoroti perlunya transparansi laporan keuangan, sinkronisasi KSO, dan peninjauan aset yang telah diserahkan kepada Tirtanadi sejak 2012 hingga 2025, senilai sekitar Rp 86 miliar.
Asisten II Pemkab Samosir, Hotraja Sitanggang, menegaskan perlunya format Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang baku dan seragam agar dominasi kewenangan jelas, menghindari tumpang tindih, dan menjamin keberlanjutan kerja sama.
Direktur Utama Perumda Tirtanadi, Ardian Surbakti, menjelaskan bahwa FGD ini bertujuan memastikan pengelolaan aset sesuai regulasi.
"Hasil diskusi akan menjadi acuan tindak lanjut, termasuk pembentukan satuan tugas untuk mengawasi aset," kata Ardian.
Kendala kualitas air, menurut Tirtanadi, disebabkan kondisi air Danau Toba yang keruh serta penggunaan instalasi pengolahan air konvensional di beberapa titik.
Untuk itu, diperlukan koordinasi pendanaan pembangunan mini water treatment agar pelayanan dapat lebih optimal.
BPKP Sumatera Utara menambahkan bahwa pengelolaan air minum harus didukung transparansi dan akuntabilitas, serta seluruh aset harus tercantum dalam PKS.
"Keterbukaan pembukuan penting agar kondisi laba-rugi terlihat jelas dan mencegah permasalahan di kemudian hari," ujar Tumpak dari BPKP Sumut.