KABANJAHE — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengunjungi Bupati Karo Antonius Ginting untuk membahas peran Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung penyediaan infrastruktur daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam forum diskusi strategis di Aula Rakoetta Brahmana, Kantor Bupati Karo, Kamis, 5 Februari 2026.
Dalam forum tersebut, Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan transformasi ekonomi melalui penguatan infrastruktur dasar dan optimalisasi sektor hilirisasi pertanian.
Baca Juga: Evaluasi Perangkat Daerah di Karo: Bupati Antonius Ginting Dorong Program Tepat Sasaran Menurut dia, meskipun Karo memiliki potensi besar sebagai daerah penyangga Kota Medan sekaligus lumbung pangan Sumatera Utara, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama pembangunan.
Salah satu isu krusial yang disampaikan adalah penyediaan layanan air minum layak, khususnya di wilayah Kabanjahe dan sekitarnya.
Antonius menyebutkan, peningkatan infrastruktur air minum telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, namun membutuhkan skema pembiayaan alternatif.
"Tingginya biaya investasi penyediaan air minum membutuhkan solusi inovatif. Kami berharap skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi jawaban atas keterbatasan anggaran daerah," kata Antonius.
Selain infrastruktur fisik, Bupati Karo juga memaparkan progres pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor pertanian yang digadang-gadang menjadi pengungkit baru perekonomian daerah.
Berdasarkan kajian bersama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, rencana pendirian BUMD tersebut dinilai layak secara ekonomi.
BUMD pertanian ini dirancang untuk mendorong hilirisasi produk unggulan seperti jeruk, kubis, dan kentang, menjaga stabilitas harga hasil panen, serta menyediakan sarana produksi guna memutus rantai monopoli pasar.
"Kabupaten Karo adalah jantung hortikultura nasional. Kehadiran pemerintah melalui BUMD yang profesional sangat diperlukan untuk menjaga kesejahteraan petani," ujar Antonius.
Dalam kesempatan itu, Bupati Karo juga meminta perhatian khusus Kemendagri untuk mempercepat penerbitan surat menteri terkait hasil evaluasi pembentukan BUMD.