MEDAN — Kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan tren positif.
Berdasarkan hasil evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2025, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Sumut meningkat signifikan menjadi 4,27 dengan kategori A-, dari sebelumnya 3,90 kategori B pada 2024.
Capaian ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026, yang merinci hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Baca Juga: Gubernur Bobby Dampingi Mendagri Resmikan Huntara dan Serahkan Bantuan DTH, Pastikan Warga Tapsel Tinggal Layak Sebelum Puasa Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, mengatakan peningkatan IPP mencerminkan keberhasilan transformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
"IPP bertujuan memastikan transformasi birokrasi dan memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat," ujar Dedi di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (5/2/2026).
Pelaksanaan PEKPPP 2025 menyoroti unit-unit lokus evaluasi, termasuk Dinas Sosial Provinsi Sumut dan UPTDK RSUD Haji Medan, yang menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada 2024, evaluasi mencakup tiga unit: Dinas Sosial Sumut, UPTD PEPENDA Binjai, dan UPTDK RSUD Haji Medan, dengan capaian IPP 3,90 kategori B.
Dedi menekankan, keberhasilan ini menjadi bukti komitmen Pemprov Sumut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
"Hasil evaluasi menunjukkan capaian kinerja yang positif dan meningkat, mencerminkan komitmen Biro Organisasi dalam memperkuat layanan bagi masyarakat," ujarnya.
Evaluasi IPP tahun 2025 juga menekankan transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta fokus pada sembilan layanan prioritas di setiap instansi.
Indeks Pelayanan Publik menilai enam aspek utama: kebijakan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi, pengelolaan pengaduan, serta inovasi.
Untuk perbandingan, Badan Pusat Statistik (BPS) meraih IPP 4,97 kategori A pada tingkat kementerian/lembaga.