BOGOR — Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 2 Februari 2026.
Fery hadir bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Labusel, di antaranya Ketua DPRD Labusel Ari Winata, Dandim 0209/Labuhanbatu Letkol Kav Hanung Kaptiaji, Kapolres Labusel AKBP Aditya SP Sembiring, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Labusel Zainal Arifin.
Kehadiran unsur pimpinan daerah secara lengkap itu menunjukkan komitmen Labusel dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan arah pembangunan nasional.
Baca Juga: Judi Online di Indonesia Diklaim Menurun, DPR Heran dengan Data PPATK Rakornas yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih.
Forum ini menjadi ajang konsolidasi nasional antara pemerintah pusat dan kepala daerah dalam menyongsong agenda pemerintahan tahun 2026.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintahan tidak semata-mata soal pengelolaan anggaran, melainkan tentang mengelola harapan rakyat.
Ia meminta seluruh kepala daerah bekerja lebih disiplin, berani mengambil keputusan, serta memastikan kebijakan publik benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Presiden juga menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah yang tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata di lapangan, mulai dari penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga pembangunan yang adil dan merata.
Menurut Presiden, keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kinerja pemerintah daerah sebagai garda terdepan negara.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Labusel Fery Sahputra Simatupang mengatakan Rakornas menjadi pengingat penting bagi kepala daerah agar pembangunan tetap berpijak pada kebutuhan riil masyarakat.
"Pesan Presiden jelas, kepemimpinan harus hadir dan bekerja, bukan sekadar menjalankan rutinitas birokrasi," ujar Fery.
Ia menambahkan, pemerintah daerah dituntut lebih peka, responsif, dan berani melakukan pembenahan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.