BATUBARA - Dalam rangka memperkuat komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku menggelar kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas sebagai langkah awal kesiapan menuju Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun ini, Selasa (3/2).
Kegiatan tersebut dilaksanakan di lingkungan Lapas Labuhan Ruku dan dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku.
Penandatanganan ini diikuti oleh seluruh pejabat struktural serta seluruh pegawai sebagai wujud keseriusan dan tekad bersama dalam mendukung reformasi birokrasi di lingkungan pemasyarakatan.
Baca Juga: Gangguan Layanan Diberi Kompensasi, Bukti Keseriusan Lapas Labuhan Ruku Layani Masyarakat Melalui penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas ini, seluruh jajaran menyatakan kesiapan untuk menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, transparan, serta berintegritas, sekaligus menolak segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan pelayanan publik.
Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku dalam arahannya menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan semata-mata tentang pemenuhan administrasi, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan secara nyata melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja seluruh pegawai.
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi dalam penerapan nilai-nilai integritas, akuntabilitas, serta komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan warga binaan.
Menurutnya, keberhasilan meraih predikat WBK tidak terlepas dari sinergi dan peran aktif seluruh jajaran tanpa terkecuali.
Selain itu, Kalapas mengajak seluruh pegawai untuk menjadikan Pakta Integritas sebagai pedoman dalam bekerja, sehingga setiap kebijakan dan pelayanan yang diberikan benar-benar mencerminkan prinsip birokrasi yang bersih dan melayani.
Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku menunjukkan kesiapan dan keseriusannya dalam mendukung program reformasi birokrasi serta optimistis dapat mewujudkan lingkungan kerja yang berintegritas dalam rangka meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).*
(dh)