LUBUK PAKAM – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Jumat (30/1), untuk meninjau penanganan pascabencana serta kesiapsiagaan kebencanaan di daerah.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, dan didampingi sejumlah anggota, termasuk H Ashari Tambunan, Zulfikar, Syaiful Nuri, Abdul Aziz, Muhammad Abdul Aziz Sefuddin, M Husni, dan Prof Lisda.
Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, memaparkan bahwa banjir dan longsor pada akhir November 2024 berdampak pada 19 dari 22 kecamatan, dengan total 331.111 jiwa terdampak dan 70.117 jiwa mengungsi. Status tanggap darurat diberlakukan selama 14 hari.
Baca Juga: Wapres Gibran Rakabuming Tinjau Rumah Hunian Sementara, Sekolah, dan RSUD di Aceh Tamiang Pascabencana "Seluruh unsur dikerahkan untuk evakuasi. Call center 112 diaktifkan untuk menampung laporan dari berbagai wilayah terdampak. Kini, Deli Serdang sudah masuk fase pemulihan. Jembatan Bailey di Hamparan Perak yang dibangun atas bantuan Panglima TNI dan Presiden telah rampung berkat sinergi yang terus kami perkuat," ujar Bupati.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, mengapresiasi respons cepat Pemkab Deli Serdang.
"Dalam 14 hari sudah keluar dari status tanggap darurat. Kami berharap masukan dari daerah dapat membantu perumusan regulasi penanggulangan bencana ke depan," kata Abidin.
Kepala BPBD Deli Serdang, Mukti Ali Harahap, menekankan peran penting relawan dan masyarakat dalam mempercepat pemulihan.
Sementara anggota DPR M Husni menyoroti pentingnya penguatan pencegahan untuk menekan kerugian akibat bencana yang diperkirakan mencapai Rp 20–30 triliun setiap tahun di Indonesia.
H Ashari Tambunan menekankan perlunya koordinasi lintas pihak dan penanganan bencana secara berkelanjutan.
"BNPB diharapkan tidak hanya fokus pada kedaruratan, tetapi juga menyelesaikan akar persoalan seperti longsor di jalur Berastagi dan abrasi di Pantai Labu," katanya.
Selain pemantauan, dalam kunjungan tersebut diserahkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial senilai Rp 463 juta serta dukungan logistik dan peralatan darurat senilai Rp 461 juta, meliputi sembako, selimut, matras, hygiene kit, toilet portabel, dan alat kebersihan.
Deputi Logistik dan Peralatan BNPB, Andi Eviana; Direktur PSDS Kementerian Sosial, Laode Taufik Nuryadin; dan Kepala Sentra Insyaf Medan, Langgeng Setiawan, juga hadir dalam kegiatan tersebut.*(dh)