MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, membuka Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (29/1/2026).
Pada kesempatan itu, Bobby menekankan pentingnya para bupati dan wali kota serius memantau indikator-indikator pembangunan di wilayah masing-masing.
"Monitoring RPJMD masing-masing, apakah bencana mempengaruhi RPJMD, terkhusus daerah terdampak bencana. Tolong perhatikan betul tenaga kerja, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indikator pembangunan lainnya," ujar Bobby Nasution.
Baca Juga: Pemprov Sumut Alokasikan Rp1,9 Triliun untuk Infrastruktur Terintegrasi 2026 Menurut Bobby, tahun 2027 menjadi momen evaluasi kinerja kepala daerah yang dilantik pada Februari 2025, terutama di wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor.
Ia juga mengingatkan pemerintah kabupaten/kota untuk memaksimalkan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang batal disesuaikan pada 2026, agar anggaran dapat mendukung pemulihan pascabencana dan pembangunan daerah secara efektif.
Kepala Bappelitbang Sumut, Dikky Anugerah, menegaskan bahwa konsultasi publik ini tidak sekadar rutinitas.
Pembangunan tahun 2027 harus mampu menghasilkan lompatan nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
"Saya mengajak seluruh peserta memberikan masukan konstruktif berbasis data dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Pemprov Sumut juga memberikan apresiasi kepada para mitra pembangunan dan meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) keenam, yaitu Restorative Justice.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudy Brando Hutabarat, unsur Forkopimda, seluruh bupati dan wali kota se-Sumut, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulaiman Harahap, Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, serta jajaran OPD terkait.*
(dh)