DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik (EV) untuk mendukung transisi energi bersih dan menjadikan Pulau Dewata sebagai pelopor ekonomi hijau.
Kebijakan ini juga bertujuan mewujudkan pariwisata yang berkualitas serta berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dalam rapat percepatan penggunaan kendaraan listrik bersama Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Sabtu (24/1).
Baca Juga: Gubernur Jabar Ungkap Alih Fungsi Lahan Penyebab Longsor di Cisarua, Warga Direlokasi Pertemuan ini menindaklanjuti pembahasan awal pada 26 Desember 2025 yang melibatkan pemerintah, PLN, dan ATPM.
Gubernur Koster menekankan efisiensi dan keuntungan penggunaan EV, seperti hemat energi, bebas polusi, dan tidak berisik, sejalan dengan visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" yang menjaga kesucian alam Bali sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Program kendaraan listrik ini sudah lama direncanakan, namun terkendala pandemi. Kini ekonomi membaik, saatnya kebijakan ini dijalankan. Bali bisa menjadi pionir industri kendaraan listrik," ujar Koster.
Koster menargetkan zonasi kendaraan listrik di wilayah pariwisata utama, termasuk Ubud, Sanur, Kuta, Nusa Dua, dan Nusa Penida, yang akan dijadikan green island.
Pemerintah daerah bersama PLN juga menekankan pengembangan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang memadai.
Direktur PLN Adi Priyanto menambahkan, kendaraan listrik menawarkan penghematan biaya operasional, perawatan lebih sederhana, serta pengalaman berkendara nyaman dan senyap.
PLN memastikan pasokan listrik andal untuk mendukung ekosistem EV, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri pariwisata.
"PLN berkomitmen memperluas infrastruktur charging melalui inovasi berkelanjutan, termasuk integrasi layanan melalui PLN Mobile. Fitur Trip Planner, AntreEV, dan hotline 24/7 mempermudah pengguna EV," jelasnya.