ACEH TAMIANG – Penanganan pascabanjir di Kabupaten Aceh Tamiang yang telah berlangsung 58 hari atau hampir dua bulan, masih menghadapi berbagai kendala.
Meski status darurat sudah diperpanjang enam kali, permukiman warga banyak yang masih tergenang air dan bergelimang lumpur.
Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Aceh Tamiang, Erwan, menekankan pentingnya pemerintah pusat segera menerapkan Program Padat Karya melalui Dana Desa untuk mempercepat pemulihan lingkungan rumah warga.
Baca Juga: Banjir Bandang Guci Tegal: Kolam Air Panas Rata dengan Tanah, Jembatan Ambruk "Program Padat Karya melalui Dana Desa tidak hanya membersihkan lingkungan, tetapi warga juga menerima upah. Selama ini, masyarakat hanya mendengar pembayaran relawan. Sudah waktunya warga sendiri yang terdampak memperoleh manfaat langsung," ujar Erwan, Sabtu (24/1/2026).
FPRB Aceh menyoroti bahwa prioritas utama pascabanjir adalah membersihkan rumah dan lingkungan secara mandiri dengan dukungan alat kerja serta alat berat.
Ketua FPRB Aceh, Hasan Bangka, menyatakan, "Selain penyediaan alat kerja, diperlukan alat berat dan truk pengangkut lumpur agar hasil pembersihan bisa terpusat dan lingkungan kembali layak huni."
Langkah cepat pemerintah daerah juga terlihat dari instruksi Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, yang menggeser Dana Desa untuk penanganan darurat bencana.
Instruksi tersebut mengizinkan desa mengalihkan anggaran dari kegiatan non-mendesak, seperti bimbingan teknis atau sosialisasi narkotika, ke pos Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan darurat.
Empat sektor utama menjadi fokus pendanaan darurat:- Pangan: Penyediaan makanan siap saji, beras, lauk-pauk, sayuran, dan layanan dapur umum.- Kebutuhan Dasar & Sanitasi: Pengadaan peralatan masak, air bersih, toilet darurat, tangki air, pengelolaan sampah, dan pembersihan lingkungan.- Kesehatan: Obat-obatan, P3K, oksigen, vitamin, dan suplemen bagi penyintas.- Infrastruktur Vital: Perbaikan akses jalan, tanggul, jembatan, irigasi, serta pembersihan puing dan lumpur.
"Kebijakan fleksibilitas anggaran ini diharapkan mempermudah para Datok Penghulu dan aparat desa bergerak cepat di lapangan tanpa terkendala masalah administrasi," kata Bupati Armia Pahmi.
Pemerintah kabupaten berharap langkah ini tidak hanya memulihkan kondisi fisik permukiman, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga terdampak melalui skema padat karya.*