MEDAN – Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara dan Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI) Sumatera Utara menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) terkait komitmen pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
Penandatanganan dilakukan Jumat (23/1/2026) di Kantor Komisi Informasi Sumut, Jalan Al Falah No. 22 Medan.
MOU ditandatangani Ketua Komisi Informasi Sumut, Dr. Abdul Harris Nasution, SH, MKn, bersama Ketua APDESI Sumut, Suparman, dan disaksikan anggota KI Sumut serta pengurus APDESI Sumatera Utara.
Baca Juga: UMKM Menjerit! Harga Aluminium di Sumut Meroket 20 Persen Dalam sambutannya, Harris menegaskan, MOU ini diharapkan mendorong seluruh pengurus dan anggota APDESI untuk menerapkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
"Konsekuensi dari MOU ini, Komisi Informasi Sumut bersama APDESI Sumut akan terus melakukan penyuluhan dan sosialisasi agar seluruh kepala desa memahami dan menerapkan keterbukaan informasi dalam menjalankan tugas di pemerintahan desa," ujar Harris.
Harris menambahkan, kepala desa sebagai pimpinan badan publik desa harus transparan, khususnya dalam menjalankan program desa yang dananya bersumber dari APBN dan APBD.
Sementara itu, Ketua APDESI Sumut, Suparman, menyambut positif MOU ini.
Ia menekankan, banyak kepala desa yang sebelumnya belum memahami keterbukaan informasi sehingga sering terjadi sengketa informasi terkait dana desa di Komisi Informasi Sumut.
"Dengan MOU ini, kami akan lebih memahami penerapan UU No. 14 Tahun 2008, termasuk mana informasi yang terbuka dan mana yang tidak boleh dibuka," tutur Suparman.
Hadir pada penandatanganan tersebut pengurus dan anggota APDESI dari berbagai wilayah, termasuk Sekretaris APDESI Serdang, Muhammad Nur, dan pengurus APDESI Deli Serdang, Toni Sitorus.
MOU ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program desa di seluruh Sumatera Utara.*
(dh)