BANDA ACEH – Kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Aceh kembali menjadi sorotan publik.
Keputusan Pansel yang mengumumkan sepuluh nama lolos seleksi dinilai kontroversial, setelah munculnya perbedaan perlakuan terhadap dua calon penting: Anita, SKM, M.Kes, mantan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar, dan Ramli, S.Sos, SKM, M.Kes, mantan Kadispora Lhokseumawe.
Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Nazrul Zaman, menyoroti hal ini saat dihubungi Bitvonline, Kamis (22/1/2026).
Baca Juga: Wagub Aceh Dampingi Mendagri Tinjau Posko Pengungsian dan Pembangunan Huntara, Serahkan Bantuan Langsung ke Warga Menurut Nazrul, nama Anita yang sebelumnya masuk daftar awal justru dicoret oleh Pansel, sementara Ramli tetap lolos meski terdapat catatan kontroversial terkait kasus hibah KONI 2019.
"Publik tentu tahu bahwa Ramli pernah dipanggil kepolisian pada 1 Oktober 2025 dan kemudian diberhentikan dari jabatannya pada 18 Oktober 2025. Pertanyaannya, apakah kasusnya sudah selesai? Dan apakah lolosnya beliau ada hubungan kuat dengan Pansel?" ujar Nazrul.
Nazrul menekankan pentingnya transparansi dalam proses seleksi JPT.
"Pansel harus berhati-hati, karena pejabat yang terpilih akan membantu Gubernur dan Wagub Aceh mewujudkan visi-misi mereka untuk kesejahteraan rakyat. Seleksi asal-asalan bisa melahirkan pimpinan yang tidak kompeten, merugikan pemerintah dan masyarakat," tambahnya.
Bitvonline telah mencoba menghubungi Humas Pemerintah Aceh untuk klarifikasi, yang kemudian diarahkan kepada Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, melalui telepon.
Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban resmi mengenai persoalan ini.
Publik kini menanti penjelasan resmi dari Pansel JPT Pratama Aceh agar proses seleksi dipandang adil dan kredibel, terutama dalam menentukan pimpinan yang akan memegang peran strategis di pemerintahan Aceh.*
(ad)