JAKARTA –Anggota Komisi III DPR, Hinca Pandjaitan, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera menjelaskan perkembangan penyelidikan terkait dugaan skandal pengadaan geomembrane di Blok Rokan. Hal ini disampaikan Hinca dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung DPR, Jakarta, pada Jumat (15/11/2024). Dalam rapat tersebut, Hinca menyampaikan laporan dalam bentuk buku tebal yang berisi berbagai temuan dan pengaduan masyarakat terkait kasus ini.
Skandal geomembrane di Blok Rokan ini mencuat setelah adanya dugaan kejanggalan dalam proses tender pengadaan material geomembrane yang digunakan oleh PT Pertamina Hulu Rokan. Hinca menekankan bahwa kasus ini mencuat setelah pengaduan masyarakat yang mengarah pada potensi adanya praktik melawan hukum dalam pengadaan barang dan jasa oleh anak perusahaan Pertamina tersebut.
Dalam laporannya, Hinca menyebutkan bahwa banyak kejanggalan yang ditemukan dalam proses tender geomembrane, yang diduga melibatkan pihak-pihak tertentu yang berpotensi merugikan negara. Legislator Partai Demokrat ini juga menyampaikan informasi bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT Pertamina yang lama, yaitu Ibu Nicke Widyawati, terkait temuan tiga unsur perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan geomembrane tersebut.
“Ada banyak sekali kejanggalan yang saya temukan, bahkan saya juga mendapatkan informasi bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT Pertamina yang lama, Ibu Nicke, bahwa telah ditemukan tiga unsur perbuatan melawan hukum dalam skandal pengadaan geomembrane ini,” ujar Hinca di hadapan Jaksa Agung dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Hinca menambahkan bahwa kasus ini harus segera diselesaikan oleh Kejaksaan Agung, mengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN, terutama PT Pertamina yang berperan penting dalam sektor energi nasional. Dia juga mendorong Kejagung untuk memeriksa material geomembrane yang digunakan oleh PT Pertamina Hulu Rokan dalam operasional mereka.
“Ini adalah momentum penting bagi Pertamina untuk membiarkan dirinya diperiksa sedalam-dalamnya, terutama terhadap anak dan cucu perusahaannya yang disinyalir memiliki banyak oknum yang buruk dan mencoreng nama baik perusahaan,” kata Hinca.
Dia juga menegaskan bahwa sejumlah nama yang terlibat dalam kasus ini sudah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Riau untuk diperiksa lebih lanjut.
Lebih lanjut, Hinca mengungkapkan bahwa laporan tersebut dibuat untuk mendukung visi pemerintah dalam mencapai swasembada energi. Dia menekankan bahwa pengawasan terhadap BUMN seperti Pertamina harus lebih tegas, agar target swasembada energi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dapat tercapai.
“Saya minta Pimpinan, dalam rapat-rapat ini panggil semua pihak, bongkar semua kasus-kasus ini. Bagian dari pengawasan kita (DPR). Kalau tidak, target swasembada energi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tidak didukung oleh Jaksa Agung. Nah, kalau ini kita selesaikan, Pak Jaksa Agung, bisa tembus Rp5.000 triliun itu APBN kita,” kata Hinca.
Hinca Pandjaitan berharap agar Kejaksaan Agung dapat menuntaskan kasus ini dengan profesional dan akuntabel. Ia juga mengingatkan bahwa pengungkapan dan penyelesaian kasus ini bukan hanya untuk kepentingan hukum, tetapi juga untuk kepentingan rakyat dan sektor energi nasional.
Kasus pengadaan geomembrane ini menjadi salah satu sorotan utama dalam upaya bersih-bersih BUMN dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan perusahaan negara. Pemerintah dan DPR diharapkan bisa bekerja sama untuk memastikan bahwa semua potensi pelanggaran hukum dapat diselesaikan dengan tuntas.
(N/014)