BANDA ACEH – Pemerintah Provinsi Aceh terus mempercepat proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah.
Fokus utama saat ini adalah menuntaskan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana (R3P), dengan target penyelesaian akhir pada 30 Januari 2026.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, dalam rapat koordinasi bersama Tim Leader Program SKALA di ruang kerjanya, Rabu (21/1).
Baca Juga: Pemprov Bali Tambah Modal Rp 445 Miliar ke PT BPD Bali, Gubernur Koster Optimistis Perputaran Ekonomi Makin Sehat Menurut Nasir, meski sempat terkendala anggaran, Pemprov Aceh telah mengoptimalkan pos-pos mendesak agar pemulihan tetap berjalan sesuai prioritas.
"Target awal R3P selesai pada 20 Januari, namun kami sesuaikan menjadi 30 Januari. Kami fokus pada aspek teknokratik agar pemulihan terukur dan tepat sasaran," ujar Nasir.
Untuk mempercepat rehabilitasi, Pemprov Aceh telah melibatkan 150 organisasi masyarakat sipil (CSO) dan 96 sektor privat melalui program CSR untuk mendukung berbagai klaster pemulihan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan.
Nasir berharap, dukungan fleksibel dari pemerintah pusat dalam perbaikan infrastruktur, seperti sungai dan jembatan, dapat memperlancar pemulihan mengingat keterbatasan fiskal daerah.
Sementara itu, Tim Leader SKALA, Petra Karetji, menegaskan program ini bukan untuk menciptakan aktivitas baru, tetapi mendukung prioritas pemerintah Aceh.
SKALA juga berperan mengintegrasikan bantuan internasional agar penanganan pascabencana lebih efektif.
"SKALA siap bekerja di belakang layar. Kami mengapresiasi capaian Aceh dalam pengelolaan data, termasuk posisi ke-8 nasional dalam pelayanan publik menurut Kemenpan," kata Petra.
Selain infrastruktur, upaya pemulihan ekonomi pascabencana juga menjadi perhatian. SKALA mencatat potensi risiko sosial-ekonomi, seperti munculnya tengkulak di masyarakat.
Meski bukan mandat utama SKALA, pihaknya berkoordinasi dengan DFAT dan program SIAP SIAGA untuk mengeksplorasi dukungan lebih lanjut.