MEDAN — Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memperoleh penambahan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 sekaligus berbagai keringanan dari pemerintah pusat, mulai dari kemudahan penyaluran anggaran, fleksibilitas penggunaan dana untuk penanganan bencana, hingga relaksasi pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Kebijakan tersebut diumumkan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana secara virtual, yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Rabu (21/1/2026).
Rakor ini juga diikuti Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dari kediamannya di Komplek Tasbih Medan, bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Baca Juga: Dukung Penutupan Izin Perusahaan Perusak Lingkungan di Sumut, Bobby Nasution: Jangan Hanya Kejar Keuntungan "Saya harap ini cepat disalurkan sehingga daerah-daerah yang terdampak bisa segera bergerak, membantu pemulihan pascabencana," ujar Tito.
Penambahan TKD yang diusulkan Gubernur Bobby Nasution tidak hanya berlaku bagi kabupaten/kota terdampak banjir dan longsor akhir November lalu, tetapi juga untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Dana ini digunakan untuk pemulihan bencana bagi daerah terdampak, sementara daerah yang tidak terdampak dapat memanfaatkannya untuk mitigasi bencana dan pemulihan ekonomi, terutama di wilayah dengan inflasi tinggi.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani menyampaikan bahwa pemerintah telah menyalurkan TKD sekitar Rp3,35 triliun, dan sisa anggaran sekitar Rp8,2 triliun segera disalurkan ke daerah-daerah terdampak.
"Alokasi awalnya Rp6,5 triliun, ada tambahan sekitar Rp5 triliun untuk tahun ini. Kami harap pemerintah daerah segera menyiapkan rencana kegiatan agar pemulihan bisa cepat dirasakan masyarakat," ujar Askolani.
Rakor ini juga diikuti Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Sekjen Kemensos Robeen Rico, Deputi IV BNPB Jarwansyah, pejabat eselon I Kemendagri, serta para gubernur dan bupati dari wilayah Sumatera terdampak bencana.
Penambahan TKD dan keringanan anggaran ini diharapkan dapat mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di provinsi terdampak.*
(ad)