BATAM - Guna memperkuat kolaborasi antar daerah, Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 2026 yang dibuka langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, S.E., M.M., di Aston Hotel Grand Lotus, Batam, Minggu (18/1/2026).
Rakernas XVII APKASI 2026 mengusung tema "Satu Misi, Satu Aksi Membangun Negeri" dengan subtema "Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera", dan dijadwalkan berlangsung hingga 20 Januari 2026.
Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi pemerintah kabupaten untuk memperkuat kolaborasi antardaerah serta menjaring aspirasi daerah agar dapat disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
Baca Juga: Perdana sebagai Presiden, Prabowo Bakal Berpidato di World Economic Forum 2026 Pembukaan Rakernas turut dihadiri jajaran Pengurus APKASI, yakni Ketua Umum Bursah Zarnubi, Sekretaris Joune Ganda, Ketua Harian Dadang Supriatna, Bendahara Umum Radityo Egi Pratama, serta Direktur Eksekutif APKASI Sarman Simanjorang.
Berbagai agenda strategis akan dibahas dalam Rakernas ini guna mendorong percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Suasana welcome dinner dan upacara pembukaan berlangsung tertib dan sesuai susunan acara. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta, dilanjutkan dengan jamuan makan malam bersama seluruh kepala daerah dan tamu undangan.
Rangkaian acara kemudian berlanjut dengan upacara pembukaan yang diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars APKASI, pembacaan doa, serta penampilan tarian persembahan.
Acara dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, sambutan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Rudy Mas'ud, serta sambutan Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi yang sekaligus membuka secara resmi Rakernas APKASI XVII 2026.
Dalam sambutannya Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi menjelaskan bahwa Rakernas kali ini adalah momentum strategis untuk memperkuat sinergi menyatukan visi dan merumuskan arah pembangunan bagi para kepala daerah se-Indonesia.
Kebijakan pembangunan daerah harus terus dipastikan berada pada arah otonomi daerah, dan selalu tetap berada pada jalur yang tepat, dengan tidak boleh tergerus oleh sentralisasi kebijakan yang dilaksanakan pusat.
"Dengan kata lain, pembangunan daerah, tidak boleh lagi hanya menjadi objek atau sekadar pelaksana kebijakan dari pusat, tetapi harus menjadi subjek aktif, terutama dalam mendukung program "Asta Cita" Presiden Prabowo," jelasnya.
Pada kesempatan tersebut juga dikakukan penyerahan buku 25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten oleh Ketua Umum APKASI kepada, Gubernur Kepulauan Riau, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi yakni Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud.*