JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana menargetkan roda pemerintahan di seluruh wilayah terdampak bencana di Sumatra dapat beroperasi normal sebelum Ramadan, atau pertengahan Februari 2026.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, saat membacakan kesimpulan rapat koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR bersama pemerintah pada Sabtu, 10 Januari 2026.
"Satgas pemerintah dan DPR menargetkan sebelum puasa, roda pemerintahan di seluruh daerah di Sumatra yang terdampak sudah dapat berjalan normal," ujar Dasco dalam rapat yang disiarkan melalui kanal YouTube DPR RI.
Baca Juga: Presiden Prabowo Setujui Relaksasi Anggaran Aceh, Wagub Fadhlullah: TKD Tak Lagi Dipotong Selain pemulihan birokrasi, Dasco menambahkan, Satgas menargetkan penanganan seluruh wilayah terdampak selesai sebelum Idulfitri atau Maret mendatang.
"Seluruh daerah terdampak yang telah ditangani secara bertahap akan dimaksimalkan agar selesai tertanggulangi, diusahakan sebelum Lebaran," katanya.
Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan melibatkan berbagai kementerian serta lembaga terkait.
Tim akan melakukan langkah-langkah percepatan untuk memulihkan kondisi di tiga provinsi terdampak: Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
"Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra di DPR akan menjalankan fungsi legislatif di bidang anggaran, pengawasan, regulasi, dan koordinasi," jelas Dasco.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan penunjukan Mendagri Tito Karnavian sebagai ketua Satgas didasari kapasitasnya dalam mengoordinasikan wilayah di ketiga provinsi tersebut.
Prioritas utama saat ini adalah pembangunan hunian layak bagi warga terdampak bencana.
"Untuk prioritas pertama, tentu sesegera mungkin membangun hunian bagi saudara-saudara kita yang saat ini masih berada di pengungsian," kata Prasetyo.
Langkah cepat ini diharapkan mempercepat pemulihan pascabencana, memperkuat stabilitas pemerintahan lokal, serta memastikan masyarakat terdampak kembali memiliki akses pelayanan publik secara normal sebelum momen Ramadan.*