TAPTENG – Wakil Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Mahmud Efendi, memaparkan kondisi terkini pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayahnya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengecekan Indikator Pemulihan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Pascabencana, Jumat (9/1/2026).
Rakor digelar secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Cendrawasih Kantor Bupati Tapteng dan dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian.
Dalam pemaparannya, Mahmud Efendi menjelaskan hampir seluruh 20 kecamatan di Kabupaten Tapteng terdampak bencana.
Baca Juga: Tanpa KTP dan KK, Warga Korban Bencana Sumatera Tetap Bisa Ambil DTH Pusat pemerintahan di ibu kota Pandan relatif lancar, tetapi banyak ibu kota kecamatan terganggu akibat longsor dan banjir, seperti di Tukka, Badiri, Sorkam, Pandan, Sibabangun, Tapian Nauli, Kolang, Sitahuis, Lumut, Sarudik, Pasaribu Tobing, Barus, Sosorgadong, dan Sorkam Barat.
"Pelayanan pemerintah desa yang terdampak dialihkan sementara ke posko pengungsian di masing-masing kecamatan agar masyarakat tetap terlayani," kata Mahmud.
Dari sektor kesehatan, RSUD Tapteng tidak terdampak dan tetap melayani masyarakat. Dari 25 Puskesmas, tujuh terdampak bencana dengan tingkat kerusakan bervariasi.
Klinik kesehatan di wilayah terdampak juga telah aktif memberikan pelayanan, sementara Pos Pelayanan Kesehatan dibuka di kelurahan dan pos pengungsian.
Sektor pendidikan mengalami kerusakan signifikan. Dari 210 unit TK-PAUD, 37 unit rusak berat; SD sebanyak 322 unit, 81 unit rusak berat; dan SMP dari 81 unit, 21 unit rusak berat.
Di bidang infrastruktur, jalan nasional sebagian besar berfungsi meski terbatas.
Beberapa ruas jalan kabupaten dan desa masih terputus, mengisolasi sejumlah desa seperti Desa Sigiring-giring, Sait Kalangan II, Saur Manggita, Aek Bontar, dan Sialogo.
Aktivitas ekonomi di pasar dan toko berjalan bervariasi, tergantung lokasi terdampak bencana. Rumah ibadah yang rusak mencapai 115 unit, meliputi 41 masjid, 6 mushola, dan 68 gereja.
Wakil Bupati Tapteng meminta dukungan pemerintah pusat untuk percepatan pemulihan, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, dan pemulihan perekonomian masyarakat.