KARO – Pemerintah Kabupaten Karo memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2026.
Upaya tersebut dilakukan melalui rapat virtual mengenai sinergi fiskal pusat dan daerah yang membahas pelaksanaan Transfer ke Daerah (TKD) serta sinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, Kamis, 8 Januari 2026.
Rapat tersebut diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Gelora Kurnia Putra Ginting, mewakili Bupati Karo Antonius Ginting.
Baca Juga: OJK Blokir 31.382 Rekening Judi Online, Dampak Besar ke Sistem Keuangan Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat dan daerah menekankan pentingnya keselarasan kebijakan fiskal nasional dengan arah pembangunan di daerah.
Gelora mengatakan Pemerintah Kabupaten Karo berkomitmen mengelola dana transfer secara akuntabel dan tepat sasaran.
Menurut dia, sinergi fiskal menjadi kunci percepatan pembangunan, terutama di awal tahun anggaran.
"Sinergi fiskal ini krusial agar pelaksanaan APBD 2026 sejalan dengan kebijakan pusat. Dengan begitu, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karo dapat berjalan sesuai rencana," kata Gelora.
Selain membahas teknis penyaluran dana TKD, rapat juga menyoroti kepatuhan pemerintah daerah terhadap regulasi terbaru mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Pemerintah Kabupaten Karo mendorong seluruh organisasi perangkat daerah meningkatkan efisiensi belanja serta menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Pemkab Karo berharap koordinasi yang kuat dapat meminimalkan kendala administratif dalam penyaluran dana transfer, sehingga program strategis di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat segera dirasakan masyarakat sejak awal tahun.
Rapat virtual tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karo Sri Harmonista Br Kaban serta Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Karo Mitcon Purba.*