BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menggelar rapat percepatan penyerahan data kerusakan rumah pascabencana di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (7/1/2026).
Rapat tersebut diikuti secara langsung oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait, serta bupati dan wali kota dari wilayah terdampak yang bergabung secara daring.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menekankan pentingnya percepatan pengusulan data agar bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) bisa segera disalurkan.
Baca Juga: Pemerintah Aceh Tegaskan Gaji ASN Tak Tertunda, Perbup APBK 2026 Sudah Disiapkan "Kemensos telah menyiapkan bantuan lauk pauk sebesar Rp450 ribu per jiwa bagi warga terdampak yang akan menempati hunian sementara (huntara). Namun, kita mengusulkan agar bantuan ini bisa diberikan sekarang, tanpa menunggu warga resmi menempati huntara," kata Fadhlullah.
Selain itu, bagi warga yang memilih mengungsi ke rumah keluarga, pemerintah menyiapkan bantuan Rp600 ribu per kepala keluarga (KK) per bulan.
Wagub juga menekankan pentingnya keseragaman dalam surat keputusan (SK) penetapan kerusakan rumah.
Semua rumah terdampak, mulai dari rusak ringan, sedang, hingga berat, akan mendapatkan dana perabotan sebesar Rp3 juta per unit.
"Seluruh rumah yang terdampak banjir mengalami kerusakan perabotan dan tidak dapat digunakan kembali," ujarnya.
Untuk mempercepat proses penyaluran bantuan, Fadhlullah menyebutkan data dapat diusulkan dalam dua tahap.
Tahap pertama ditargetkan selesai sebelum 15 Januari 2026, agar masyarakat segera merasakan manfaat bantuan hidup (jadup) dari Kemensos maupun dana perabotan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota agar memastikan data yang diusulkan benar-benar valid.
"Program rehabilitasi dan rekonstruksi akan berjalan sesuai dengan data Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Karena itu, ketelitian dan keakuratan data menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran," ujarnya.