JAKARTA – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menyiapkan 968 tempat kerja sosial dalam rangka penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Langkah ini diambil untuk mendukung eksekusi putusan pidana non-pemenjaraan, khususnya kerja sosial, sesuai Pasal 85 ayat 1 KUHP.
Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan, tempat kerja sosial ini meliputi sekolah, tempat ibadah, taman kota, panti asuhan, pesantren, serta 94 griya abhipraya yang dikelola Balai Pemasyarakatan (Bapas).
Baca Juga: Polri Turun Tangan Bersihkan SD Terdampak Banjir di Aceh Tamiang, Siswa Siap Belajar Lagi Griya abhipraya merupakan rumah singgah dan wadah pemberdayaan bagi warga binaan dan klien permasyarakatan.
"1.880 mitra di seluruh Bapas juga siap mendukung pelaksanaan putusan pidana kerja sosial," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/1/2026).
Agus menekankan, penentuan pelaksanaan kerja sosial ditentukan oleh hakim dan eksekusi jaksa, dengan pembimbingan dari petugas pembimbing kemasyarakatan (PK) Bapas.
Ia berharap program ini dapat menurunkan kepadatan di lapas dan rutan, sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan narapidana.
Direktur Jenderal Permasyarakatan Kemen Imipas, Mashudi, menambahkan bahwa saat ini terdapat 2.686 PK Bapas yang siap bekerja, dengan rencana penambahan 11.000 PK Bapas serta pembangunan 100 unit Bapas dan Pos Bapas baru.
Sebelumnya, Kemen Imipas telah melakukan uji coba pelaksanaan kerja sosial melibatkan 9.531 klien pada Juli–November 2025, bekerja sama dengan berbagai mitra pemerintah dan lembaga non-pemerintah.
Agus menegaskan bahwa tujuan utama pidana kerja sosial adalah membentuk warga binaan yang mandiri, sadar kesalahan, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat, sehingga mengurangi angka residivisme.*
(d/dh)