ACEH TIMUR – Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir dengan kategori rumah rusak berat atau kehilangan tempat tinggal.
Rapat validasi data dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, di Aula Serbaguna Idi, Sabtu (3/1/2026).
Pembangunan huntara melibatkan PT Adhi Karya untuk hunian komunal dan BNPB untuk hunian individual di atas lahan milik warga.
Baca Juga: Polri Turun Tangan Bersihkan SD Terdampak Banjir di Aceh Tamiang, Siswa Siap Belajar Lagi Validasi data menjadi tahap penting agar pembangunan tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah di lapangan.
"Data harus benar-benar jelas, akurat, dan tidak berubah-ubah. Status tanah huntara juga harus diperjelas oleh para camat agar tidak menimbulkan masalah di lapangan," kata Bupati Al-Farlaky.
Hingga saat ini, data sementara menunjukkan ada 4.558 unit rumah rusak berat atau hilang, 4.705 unit rusak sedang, dan 9.043 unit rusak ringan.
Pembangunan huntara direncanakan secara komunal di wilayah Serbajadi (Lokop), Simpang Ulim, dan Julok, sedangkan hunian individual dibangun di Kecamatan Pante Bidari, Grong-grong, Seneubok Tuha, Peunaron, Idi Tunong, Peureulak Barat, Banda Alam, Idi Rayeuk, Madat, Peudawa, dan Peureulak.
Bupati juga mengumumkan skema Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang memilih tidak menempati huntara.
Warga akan menerima Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan untuk membantu kebutuhan dasar sambil menunggu pembangunan selesai.
"Proses perencanaan pembangunan huntara harus segera bergerak, apalagi menjelang Ramadhan. Meski ada kendala terkait tanah, pemerintah akan menyelesaikannya dengan baik," ujar Bupati.
Dengan percepatan pembangunan ini, pemerintah berharap korban banjir di Aceh Timur dapat segera memiliki hunian yang layak dan melanjutkan kehidupan normal.*
(k/dh)