ACEH UTARA – Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, menginstruksikan seluruh camat dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyerahkan data kerusakan akibat banjir paling lambat 4 Januari 2026 pukul 12.00 WIB.
Instruksi itu disampaikan dalam rapat evaluasi penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Pendopo Bupati Aceh Utara, Sabtu (3/1/2026).
Data yang dikumpulkan dari seluruh sektor, mulai dari pertanian, peternakan, pendidikan, hingga instansi vertikal, akan disempurnakan oleh tim Bappeda dan BPBD Aceh Utara sebelum diserahkan ke Pemerintah Provinsi Aceh pada 7 Januari 2026 untuk ditetapkan sebagai R3P Provinsi Aceh.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Program “Ayam Merah Putih” Pulihkan Ternak Terdampak Banjir Sumatera "Kita bersiap memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Saya sudah instruksikan paling lambat data masuk 4 Januari 2026 dari seluruh sektor. Libatkan semua ASN untuk pendataan agar bisa segera. Jika perlu bantuan dari ASN kantor lainnya, bisa komunikasi dengan Sekda," ujar Ismail, yang akrab disapa Ayahwa.
Selain itu, Ayahwa meminta agar seluruh dinas membuat data detail sesuai format BNPB, termasuk daftar penerima rumah tahap dua.
Data tersebut akan menjadi dasar penyaluran dana tunggu hunian sementara sebelum pembangunan hunian tetap.
"Begitu data tahap dua masuk, langsung saya tandatangani surat keputusan dan kita serahkan ke BNPB. Saya imbau masyarakat proaktif membantu kepala desa, menyerahkan data seperti foto-foto agar proses ini bisa cepat," tambahnya.
Untuk tahap pertama, Bupati telah menyerahkan lebih dari 4.000 data penerima rumah ke BNPB, yang saat ini sedang diverifikasi faktual sebelum ditetapkan secara resmi.
Banjir bandang yang melanda Aceh Utara pada 26 November 2025 merendam 25 kecamatan dan menyebabkan kerusakan paling besar dibandingkan kabupaten/kota lain di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hingga kini tercatat 226 korban meninggal dan 6 orang hilang.
Ayahwa menegaskan, seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan berjalan cepat dan berkelanjutan untuk memastikan masyarakat terdampak banjir dapat segera kembali menempati hunian yang layak.*