TANGERANG — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat pemulihan layanan pemerintahan di wilayah terdampak bencana di Sumatra.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, fokus pemerintah saat ini adalah memastikan kantor pemerintah daerah kembali beroperasi normal, sekaligus memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat.
"Bagi saya ada dua hal untuk pemulihan, yaitu ketika kantor pemerintahan berjalan normal dan ekonomi masyarakat kembali aktif. Oleh karena itu, kami percepat pemulihan layanan pemerintahan daerah," ujar Tito di Tangerang, Sabtu (3/1/2026).
Baca Juga: Kemenag Pastikan Direktorat Jenderal Pesantren Segera Dibentuk, Tinggal Tunggu Keppres Untuk mendukung percepatan tersebut, Kemendagri menurunkan 1.138 personel Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai tenaga bantuan pascabencana.
Penugasan dilakukan secara bertahap, dengan 413 personel diberangkatkan ke Medan, dilanjutkan 414 personel ke Aceh, dan tahap ketiga 179 personel.
Sebelumnya, 132 personel tim advance sudah berada di lokasi terdampak.
Personel IPDN bertugas membantu daerah yang terdampak parah dan di mana pemerintahan desa tidak berjalan efektif akibat kerusakan kantor dan fasilitas publik.
Tito mencatat, sebanyak 22 desa hilang akibat bencana, tersebar di Aceh (13 desa), Sumatera Utara (8 desa), dan Sumatera Barat (1 desa).
Selain itu, 1.580 kantor desa terdampak, sehingga layanan pemerintahan desa tidak berjalan normal.
"Hampir seluruh daerah terdampak ada 52 wilayah, dengan Aceh menjadi wilayah terdampak terbesar, Sumatera Utara di posisi kedua, dan Sumatera Barat ketiga. Kita fokus di tiga daerah yang menjadi perhatian utama, termasuk Agam," jelas Tito.
Selama penugasan, para praja IPDN akan melaksanakan dua tugas utama: pertama, membantu pembersihan lokasi pascabencana, dan kedua, mendukung pemulihan serta pengaktifan kembali layanan pemerintahan dasar kepada masyarakat, termasuk Dukcapil dan layanan publik lainnya.
Tito menargetkan, pemulihan dapat berjalan maksimal dalam waktu satu bulan.