BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mulai menyusun Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) menyusul banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di provinsi tersebut.
Penyusunan dokumen ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan R3P yang digelar di Kantor Gubernur Aceh, Jumat (2/1/2026).
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menegaskan bahwa penyusunan R3P menjadi tugas strategis Pemerintah Aceh sebagai dasar pengajuan penanganan pascabencana kepada pemerintah pusat.
Baca Juga: Aceh Kirim 4.000 Relawan ASN Tahap II untuk Pemulihan Sekolah dan Infrastruktur Pasca Bencana "Tugas Pemerintah Aceh adalah menyusun R3P. Tim ini bekerja berlandaskan data dan informasi yang disampaikan oleh kabupaten dan kota. Seluruh data yang kita miliki akan kita usulkan ke pemerintah pusat," ujar M. Nasir.
Dokumen ini ditargetkan dapat diserahkan ke BNPB serta kementerian dan lembaga terkait paling lambat 20 Januari 2026.
Seluruh dampak bencana, mulai dari kerusakan rumah warga, sektor ekonomi, lingkungan, hingga aset desa dan provinsi, akan dicatat secara rinci dalam dokumen ini.
"Semua hal yang terdampak harus terdata. Kita menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat diselesaikan pada tahun 2028," tambah M. Nasir.
Sementara itu, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah, menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar pelaksanaan di lapangan tepat sasaran dan efektif.
"Seluruh kerusakan akibat bencana harus masuk ke dokumen R3P. Setelah ditetapkan secara nasional, tidak ada ruang untuk penambahan. Jangan sampai ada yang terlewat, baik rumah warga, aset desa, aset kabupaten, maupun aset provinsi," tegas Jarwansah.
BNPB menargetkan dokumen R3P Aceh rampung Januari 2026, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan terarah dan berkelanjutan.*
(ad)