BANDA ACEH – Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar, mengakui pemerintah daerah tak mampu melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana banjir bandang.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan pascabencana bersama DPR dan pemerintah pusat di Aceh, Selasa (30/12/2025).
Baca Juga: KSAD Maruli Simanjuntak Akui Belum Pahami Sistem Keuangan untuk Pembangunan Jembatan Pascabencana "Kami jelas tidak mampu merehabilitasi dan merekonstruksi kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana banjir bandang di Aceh," kata Tagore.
Rapat koordinasi dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Syamsurijal, dan Saan Mustopa, serta dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PUPR Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Dirut Telkomsel dan PLN.
Tagore menjelaskan, pemerintah daerah saat ini hanya mampu menangani penyaluran bantuan darurat, seperti beras dan logistik, dengan dukungan TNI, Polri, dan batalyon setempat.
Ia menekankan perlunya dukungan dari pemerintah pusat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
"Kami butuh perwakilan dari lembaga atau kementerian untuk menjadi PIC di daerah, agar koordinasi lebih mudah dan penanganan rehabilitasi serta rekonstruksi bisa lebih fokus," ujarnya.
Kondisi infrastruktur pascabencana juga masih menjadi tantangan. Beberapa kecamatan di Bener Meriah belum teraliri listrik, dan jaringan telekomunikasi di beberapa wilayah masih terganggu.
BNPB telah mengirimkan 61 genset untuk membantu desa-desa yang masih gelap, sementara beberapa kecamatan masih mengandalkan Starlink untuk komunikasi internet.
"Untuk jaringan telepon dan internet, sebagian sudah pulih di ibu kota kabupaten, tetapi beberapa kecamatan masih menggunakan Starlink," tambah Tagore.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat, untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan publik di wilayah terdampak.*