BANDA ACEH – Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, menegaskan percepatan pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) sebagai prioritas utama pascabanjir dan longsor yang melanda wilayahnya.
Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi satuan tugas pemulihan pascabencana bersama pimpinan DPR RI dan pemerintah pusat yang digelar di Aceh, Selasa (30/12).
"Kalau memang memungkinkan, ini harus kita lebih percepat terhadap hunian sementara ini," kata Malasyi, menyoroti kondisi pengungsian yang semakin tidak kondusif bagi warga terdampak.
Baca Juga: Bupati Aceh Tamiang Minta Aturan Pengelolaan Kayu Banjir ke Kementerian Kehutanan: Mau Diapakan? Ia menambahkan, keterbatasan fasilitas MCK di pos pengungsian menimbulkan gesekan sosial antara warga, terutama antara laki-laki dan perempuan yang telah lama tinggal di lokasi tersebut.
Menurut Malasyi, percepatan pembangunan hunian menjadi semakin penting karena sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan.
"Kalau ini tidak kita lakukan dengan cepat, hal ini bisa mempengaruhi warga saat bulan suci nanti. Pasti hal yang sangat memprihatinkan yang akan terjadi," ujarnya.
Untuk mendukung percepatan pembangunan, Pemkab Pidie Jaya telah menyiapkan lahan seluas 11 hektare untuk Huntap, serta lima lokasi untuk pembangunan Huntara.
Pemerintah daerah berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat agar proses pembangunan hunian segera terealisasi dan warga terdampak dapat kembali menempati tempat tinggal yang aman dan layak.
Rapat koordinasi ini dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan menghadirkan perwakilan kementerian terkait, termasuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Sosial.*
(kp/ad)