JAKARTA – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh guna membahas percepatan pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada akhir November lalu.
Rapat ini difasilitasi DPR sebagai bagian dari upaya sinkronisasi penanganan pascabencana di Tanah Rencong.
Rapat Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Baca Juga: Kejaksaan RI Hibahkan Dua Kapal Rampasan Perikanan ke Pemprov Sulawesi Utara Senilai Rp3,23 Miliar Hadir pula sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Sosial dan Wakil Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Wakil Kepala BNPB, Wakil Menteri Komunikasi Digital, serta perwakilan BUMN seperti PT PLN dan Telkomsel.
"Pertemuan ini sengaja difasilitasi DPR RI untuk memastikan pemulihan pascabencana berjalan terkoordinasi. Setelah fase tanggap darurat yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan relawan, kini fokus kita adalah pemulihan," kata Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat yang disiarkan melalui kanal resmi DPR RI, Selasa (30/12/2025).
Dasco menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, DPR, serta BUMN agar program pemulihan berjalan efisien, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih anggaran.
Menurut dia, rapat tersebut juga telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, yang dijadwalkan melakukan kunjungan ke Aceh pada Rabu (31/12/2025).
"Harapannya, pemulihan pascabencana ini bisa masuk sebagai prioritas dalam penganggaran 2026, sehingga pelaksanaannya lebih terukur dan berkelanjutan," ujar Dasco.
Sebelum kementerian dan lembaga memaparkan langkah-langkah konkret, pimpinan DPR memberikan kesempatan kepada Gubernur Aceh dan para bupati dari wilayah terdampak paling parah untuk menyampaikan laporan kondisi daerah masing-masing.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengatakan pemerintah provinsi telah menetapkan status tanggap darurat, melakukan evakuasi korban, menyalurkan bantuan logistik, serta memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
Namun, ia menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat tetap dibutuhkan untuk percepatan pemulihan.
"Rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan persepsi, menyelaraskan kebijakan, dan memperkuat sinergi antara DPR RI, kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah," kata Mualem.