BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), meminta semua pihak, mulai dari TNI-Polri, eks GAM, hingga masyarakat, untuk menjaga kekompakan dalam misi kemanusiaan di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh saat ini.
Pernyataan itu disampaikan Dek Fadh saat peringatan 21 tahun tsunami Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (26/12/2025).
Ia menyayangkan terjadinya kericuhan saat pembubaran aksi demonstrasi di Aceh Utara, Kamis (25/12/2025) malam, yang melibatkan aparat TNI.
Baca Juga: Gara-Gara Lampu Natal, ASN RS Bhayangkara Ditangkap Usai Tembaki Warga di Simalungun "Kami pemerintah Aceh sangat menyayangkan apa yang telah terjadi tadi malam di Aceh Utara. Kepada TNI-Polri, mari menahan diri dari arogansi di lapangan. Kita harus bersatu padu untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana," ujarnya.
Dek Fadh mengingatkan masyarakat tentang sejarah bencana di Aceh.
"21 tahun yang lalu gempa dan tsunami mengguncang Aceh, dan baru-baru ini pada 25 November 2025, kita kembali dilanda bencana air gunung turun ke kampung hingga ke laut, atau air bandang," kata Dek Fadh.
Menurut Dek Fadh, bencana kali ini jauh lebih luas dibanding tsunami 2004 silam.
Jika saat itu hanya empat kabupaten terdampak, kali ini banjir dan longsor terjadi di 18 kabupaten/kota, dengan lebih dari 504 KK atau sekitar 2 juta jiwa masih mengungsi.
Kericuhan yang dimaksud terjadi di Simpang Kandang, Lhokseumawe, Aceh, saat TNI-Polri membubarkan massa yang menuntut pemerintah pusat menetapkan bencana nasional untuk banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera.
Massa menilai pemerintah pusat melanggar perjanjian Helsinki jika status bencana tidak segera ditetapkan.
Komandan Korem 011/Lilawangsa, Kolonel Infanteri Ali Imran, memimpin pembubaran iring-iringan tersebut karena aksi dinilai mengganggu arus lalu lintas.
Seorang warga sempat diamankan aparat karena diduga membawa senjata.