JAKARTA -Calon Dewan Pengawas (Cadewas) KPK, Iskandar Mz, menjalani tes kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI pada Kamis (21/11). Dalam kesempatan itu, Iskandar menjamin bahwa hubungan antara Dewas dan pimpinan KPK tidak akan terjalin seperti konflik “Tom and Jerry” yang sering terjadi di masa lalu.
Iskandar menegaskan bahwa konflik antara Dewas dan pimpinan KPK bukanlah hal yang akan terjadi di masa depan. “Bahwa Dewas dengan insan KPK seperti Tom and Jerry, ya, Bu, ya. Saya kira tidak akan terjadi, Bu, Insyaallah di masa depan,” ujar Iskandar kepada anggota Komisi III DPR.
Iskandar menjelaskan bahwa, meskipun anggota Dewas dan pimpinan KPK tidak selalu memiliki kedekatan yang mendalam, namun komunikasi yang baik sudah terjalin di antara mereka. “10 Capim KPK yang ikut seleksi sekarang ini adalah orang-orang terbaik, dan kita sudah saling kenal, setidaknya dari segi wajah,” tambahnya.
Sebagai calon Dewas KPK, Iskandar berkomitmen untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan pimpinan KPK dengan mengedepankan komunikasi intensif. Ia juga menekankan pentingnya tidak adanya konflik kepentingan di antara kedua lembaga tersebut. “Tentu saja kita tinggal melakukan komunikasi secara intens dan saling mengisi kalau ada kekurangan, dan saling memberi masukan kalau ada hal-hal yang menjadi ganjalan di antara KPK maupun Dewas, sehingga terhindar dari Tom and Jerry,” ujar Iskandar.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa transparansi dan keterbukaan sangat penting untuk memastikan Dewas dan pimpinan KPK bisa bekerja dengan saling mendukung tanpa adanya gesekan. “Masing-masing membuka diri, jujur dengan tugas dan wewenang, dan dapat dipertanggungjawabkan apa yang akan kita lakukan nantinya. Saya kira, jika ini dilakukan, kita akan terhindar dari Tom and Jerry tadi, dan justru bisa menjadi Romeo dan Juliet,” tuturnya dengan penuh semangat.
Iskandar Mz merupakan salah satu calon Dewas yang diusulkan untuk periode 2024-2029. Seleksi Dewas KPK ini menjadi sorotan publik mengingat peran vital Dewas dalam menjaga independensi serta pengawasan terhadap KPK.
(N/014)