SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan banjir di Serbalawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Senin (22/12/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Balei Harungguan Djabanten Damanik, Kantor Bupati Simalungun, ini bertujuan menyusun langkah-langkah komprehensif untuk menanggulangi banjir yang kerap melanda kawasan tersebut setiap tahun.
Rakor dipimpin Sekretaris Daerah Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, mewakili Bupati Simalungun.
Baca Juga: FKUB Simalungun Dikukuhkan, Bupati Anton Saragih Tegaskan Komitmen Jaga Kerukunan Umat Beragama Sekda menekankan bahwa meski berbagai upaya telah dilakukan sebelumnya, banjir belum dapat ditangani secara optimal.
Oleh karena itu, Rakor kali ini mengandalkan hasil kajian dari Tim Konsultan Universitas Sumatera Utara (USU) sebagai dasar penanganan yang lebih terarah dan menyeluruh.
"Penanganan banjir di Serbalawan harus melibatkan berbagai pihak mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup, para camat, hingga pemerintah nagori. Hasil kajian ini menjadi landasan untuk langkah-langkah nyata agar masalah teratasi tanpa menimbulkan persoalan baru," ujar Mixnon.
Tim Konsultan USU, yang diwakili Ivan Indrawan, memaparkan hasil penelitian terkait penyebab banjir.
Beberapa rekomendasi yang disampaikan meliputi:- Konservasi embung di alur limpasan kebun Bridgestone untuk menahan debit puncak air.- Longstorage di parit batas kebun dan sumur resapan di kawasan pemukiman Dolok Maraja.- Rorak di area kebun Pondok Baru Dolok Silangit untuk menahan laju limpasan air.- Pembangunan diversion atau sudetan untuk membagi debit aliran ke sungai Pagurawan dan sungai mati sisi barat.- Normalisasi parit perbatasan kebun hingga ke sungai Pagurawan dan sungai mati.- Perbaikan drainase kawasan pemukiman Dolok Maraja dan kapasitas box culvert di jalan lintas Dolok Ulu dan Dolok Batu Silangit.- Perbaikan bendungan dan pintu air PLTA PTPN IV serta pintu air irigasi untuk kelancaran aliran sungai Baskam.
Rakor ini dihadiri perwakilan dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah nagori, PT Bridgestone, PTPN, serta tim konsultan USU.
Sesi diskusi menghasilkan kesepakatan bahwa pada Januari 2026 mendatang, akan dibentuk tim koordinasi penanganan banjir dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai sektor utama.
Sekda Mixnon menegaskan, langkah-langkah ini diharapkan mampu menghadirkan solusi permanen bagi banjir di Serbalawan, sekaligus memastikan keterlibatan semua pihak dalam penanganan bencana.*