DENPASAR — Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 di Bali dijadikan momentum untuk menegaskan peran strategis perempuan dalam pembangunan keluarga dan masyarakat.
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, menekankan bahwa perempuan memiliki posisi kunci dalam membentuk keluarga unggul sebagai fondasi pembangunan daerah dan bangsa.
Hal tersebut disampaikan Putri Koster saat membuka Talkshow Pemberdayaan Perempuan di Gedung Kerthasaba, Denpasar, Jumat (19/12/2025).
Baca Juga: Warisan 400 Tahun Terjaga, Wagub Bali Dihargai Pangelingsir Puri Agung Pemecutan Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Bali dengan tema "Perempuan Berkarya dan Berdaya, Menuju Indonesia Emas 2045: Perempuan Hebat, Anak Sehat Berprestasi."
Menurut Putri Koster, pemberdayaan perempuan bukan sekadar soal kesetaraan, melainkan investasi jangka panjang dalam mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.
"Perempuan yang berdaya akan menjadi kekuatan utama dalam keluarga. Dari keluarga yang unggul inilah lahir generasi penerus yang mampu membawa Bali dan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik," ujarnya.
Ia menambahkan, pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan berkeadilan dan inklusif yang sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan kelompok marginal.
Putri Koster mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta agar program pemberdayaan perempuan berjalan berkelanjutan dan berdampak nyata.
Kepala Dinas Sosial, P3A Provinsi Bali, dr. A.A. Sagung Mas Dwipayani, M.Kes., menambahkan capaian pembangunan gender di Bali menunjukkan tren positif.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali Tahun 2024 tercatat 77,76, sementara Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengalami penurunan signifikan pada periode 2020–2024.
Tahun 2025, Provinsi Bali menargetkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 73,78 persen melalui peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.