MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenkoinfra) menggelar rapat koordinasi untuk mempercepat pemulihan pascabencana, khususnya pada sarana dan prasarana pemukiman warga terdampak.
Pertemuan berlangsung di Posko Darurat Bencana Sumut, Jalan AH Nasution Medan, Jumat (19/12/2025).
Wakil Gubernur Sumut, Surya, menyebut bencana yang terjadi menimbulkan dampak luas di 14 kabupaten dan 5 kota, dengan enam wilayah mengalami kerusakan paling parah: Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Sibolga, Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, dan Langkat.
Baca Juga: Rapat Koordinasi Polri di Bali: Fokus pada Pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Anggaran "Data terakhir menunjukkan 369 korban meninggal dunia, 926 luka-luka, 71 hilang, dan 4.477 Kepala Keluarga menjadi pengungsi," kata Surya.
Kerusakan infrastruktur juga signifikan, termasuk 25 ruas jalan provinsi dengan 117 titik longsor, enam unit jembatan rusak total, dengan estimasi kerugian sektor jalan mencapai Rp880,65 miliar.
Sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan perumahan rakyat juga terdampak, dengan total kerugian diperkirakan Rp18,37 triliun.
Penyaluran bantuan logistik terus dilakukan, dengan total 573,92 ton bantuan telah disalurkan melalui Posko Utama dan Hanggar Lanud Soewondo. Masa tanggap darurat dijadwalkan berakhir pada 24 Desember 2025.
Deputi Bidang Koordinasi Perumahan dan Sarana Prasarana Permukiman Kemenkoinfra, Ronny Ariuly Hutahayan, menegaskan pemerintah pusat akan memprioritaskan pembangunan kembali sektor pemukiman.
"Fokus utama adalah menyiapkan hunian tetap bagi para pengungsi," ujarnya.
Ronny menekankan pentingnya kajian risiko bencana sebelum pembangunan hunian baru agar tidak terjadi kembali bencana serupa.
"Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus segera memetakan wilayah dan mengusulkan lahan yang aman," tambahnya.*
(dh)