LABUHANBATU UTARA – Sejarah baru tercipta di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).
Untuk pertama kalinya sejak kabupaten ini berdiri, jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) diemban oleh seorang perempuan, Dra. Hj. Susi Asmarani, M.Si.
Pelantikan Susi Asmarani sebagai Sekda Labura berlangsung di Kantor Bupati Labuhanbatu Utara, Kamis (18/12/2025), bersamaan dengan pengambilan sumpah/janji Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labura.
Baca Juga: Informatif Award 2025: Simalungun Pertahankan Prestasi Keterbukaan Publik Acara ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Labuhanbatu Utara, Dr. H. Samsul Tanjung, ST, MH.
Selain Susi Asmarani, sejumlah pejabat lain juga dilantik, antara lain Jimmy Maulana Darmawan, S.STP, M.Si sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dr. Muhammad Efendy, M.KM sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan; Mara Pimpinan Hasibuan, S.Ag, M.Si sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM; Kartini Pangaribuan, S.Kep sebagai Kepala Bidang Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah; serta Juniarsah Tanjung, SE sebagai Kepala Subbagian Keuangan BPBD Labura.
Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 800.1.3.3/769/BKPSDM/2025, serta tindak lanjut hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama dan persetujuan Gubernur Sumatera Utara.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Samsul Tanjung menegaskan bahwa pelantikan merupakan langkah awal bagi para pejabat untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi, serta diharapkan mampu memimpin unit kerja secara profesional.
Ia juga menekankan pentingnya peran Sekda perempuan dalam sejarah baru Labura.
"Hari ini menjadi sejarah baru bagi Labura, karena untuk pertama kalinya sejak Kabupaten Labuhanbatu Utara berdiri, jabatan Sekretaris Daerah diemban oleh seorang perempuan," ujar Samsul Tanjung.
Pelantikan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, menandai kemajuan kesetaraan gender dalam birokrasi di tingkat daerah, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme pemerintahan di Labuhanbatu Utara.*
(ad)