JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto menegaskan, penegakan hukum terhadap pembabatan hutan ilegal di Indonesia harus dilakukan tanpa kompromi.
Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025), Prabowo meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk tidak ragu meminta bantuan instansi lain, termasuk TNI, Polri, maupun kementerian/lembaga terkait, bila diperlukan dalam investigasi.
"Jadi jangan ragu-ragu kalau Anda butuh bantuan personel untuk investigasi, minta saja nanti ke K/L lain, minta mungkin bantuan Polri, TNI, atau K/L lain," ujar Prabowo.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Anggaran APBN Siap, 2.000 Huntap Korban Banjir Dibangun Kepala Negara menegaskan, pemerintah akan menindak tegas semua pihak yang melanggar ketentuan pengelolaan hutan.
"Sekali lagi siapa yang melanggar kita langsung tindak, kita cabut," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli Antoni melaporkan progres penertiban hutan. Hingga saat ini, Kementerian Kehutanan telah mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 1.012.016 hektar.
Secara total, izin yang dicabut sejak 2023 mencapai sekitar 1,5 juta hektar.
Prabowo menekankan agar jajaran kementerian tidak ragu menegakkan hukum dan memastikan pengelolaan hutan sesuai aturan.
"Sudah 1,5 juta yang kita cabut. Jangan ragu-ragu, siapa yang melanggar langsung kita cabut," tandasnya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kelestarian hutan, sekaligus menekan praktik pembalakan liar dan penanaman sawit ilegal dalam kawasan hutan, yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan perubahan iklim.*
(k/dh)