JAKARTA– Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya peran strategis Kementerian Agama (Kemenag) sebagai jembatan antara negara dan umat.
Tanpa mediator yang kuat, ia menilai hubungan antara agama dan negara berpotensi saling menekan dan memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikannya dalam keynote speech Lokakarya Kemenag bertajuk Mempersiapkan Umat Masa Depan di Serpong, Tangerang, Senin (15/12/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kemenag 2025.
Baca Juga: Kemenag Prioritaskan Pemulihan Madrasah dan Rumah Ibadah Terdampak Banjir di Sumatera "Kementerian Agama harus benar-benar hadir sebagai penyeimbang. Tidak terlalu cepat turun tangan, tetapi juga tidak abai ketika negara memang harus hadir," ujar Nasaruddin.
Ia menegaskan, jika negara terlalu dominan mengatur agama, otonomi kehidupan beragama bisa terkikis. Sebaliknya, jika agama terlalu memengaruhi negara, Indonesia berpotensi menuju negara agama.
Oleh karena itu, Kemenag harus berada di posisi tengah sebagai penyeimbang yang adil.
Dalam lokakarya, Kemenag melibatkan tokoh agama, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan keagamaan.
Hasil rumusan kegiatan ini nantinya akan ditindaklanjuti dalam Rakernas, dengan fokus pada strategi menyiapkan umat masa depan dan kebijakan konkrit Kemenag.
"Di sinilah Kementerian Agama harus mampu menjembatani dua dunia yang berbeda secara emosional dan intelektual," tambah Nasaruddin.
Menteri Agama juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan agar agama tidak dijadikan alat legitimasi politik.
Menurutnya, mempertahankan keberpihakan pada negara sekaligus kepentingan umat adalah kunci menjaga kepercayaan publik terhadap institusi agama dan negara.*
(d/dh)