DENPASAR — Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Palemahan Kedas (PSBS PADAS), Ibu Putri Koster, menegaskan pentingnya percepatan sosialisasi terkait rencana penutupan praktik open dumping di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung.
Penegasan ini disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Penutupan Open Dumping TPA Suwung di Kantor Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali, Kamis (4/12/2025).
Menurut Ibu Putri Koster, penutupan open dumping yang dijadwalkan pada 23 Desember mendatang merupakan amanat regulasi nasional, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2012.
Baca Juga: Silaknas ICMI 2025 di Bali: Cendekiawan Nasional Bahas Penguatan SDM dan Inovasi AI Kedua regulasi tersebut menegaskan penghentian praktik pembuangan sampah secara terbuka di seluruh Indonesia.
"Penutupan open dumping ini bukan pilihan, tetapi kewajiban. Jika tidak dilaksanakan, pimpinan DKLH maupun UPTD TPA Suwung dapat dikenai sanksi. Karena itu, siap atau tidak siap, masyarakat harus mulai menghentikan kebiasaan membuang sampah ke TPA Suwung," tegasnya.
Ibu Putri meminta seluruh jajaran DKLH untuk turun langsung ke lapangan dan mengintensifkan sosialisasi bersama desa-desa terkait sistem pengangkutan dan pengolahan sampah yang akan diberlakukan setelah penutupan.
Ia menekankan perubahan pola pikir masyarakat dari membuang sampah menjadi mengolah sampah agar mendukung Bali menuju pengelolaan sampah yang lebih modern.
"Jangan sampai masih ada masyarakat yang menaruh sampah di depan rumah untuk kemudian diangkut. Ini penting untuk menjaga kebersihan lingkungan," ujarnya.
Sosialisasi terkait penutupan open dumping telah dilakukan sejak Agustus lalu. Dengan persiapan yang cukup matang, Ibu Putri optimistis penutupan TPA Suwung dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan masalah bagi masyarakat.
"Kita sudah melakukan sosialisasi sejak lama. Dengan koordinasi yang baik, penutupan open dumping TPA Suwung bisa dilakukan tanpa menciptakan persoalan baru," pungkasnya.*
(ad)