JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Barat tidak disebabkan oleh aktivitas pertambangan.
Meski begitu, pemerintah masih menelusuri apakah sektor tambang memiliki andil dalam bencana serupa di Aceh dan Sumatera Utara.
"Kalau di Sumatra Barat itu tidak ada. Di Aceh pun kita lagi melakukan pengecekan. Kalau di Sumut, tim evaluasi kita sedang bekerja," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.
Baca Juga: Warisan Nusantara Terancam: 43 Cagar Budaya di Sumatera Alami Kerusakan Berat Ia mengatakan kesimpulan resmi mengenai dugaan keterlibatan perusahaan tambang akan disampaikan setelah evaluasi lapangan selesai.
Pemerintah, menurut dia, tidak segan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang beroperasi tanpa izin atau melanggar kaidah pertambangan.
Bahlil menegaskan pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) atau melakukan kegiatan di luar ketentuan.
"Kalau ada tambang atau IUP yang bekerja tidak sesuai aturan, kita akan memberikan sanksi tegas," ujarnya.
Menanggapi dugaan kontribusi pertambangan terhadap banjir bandang dan longsor di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Bahlil mengungkap telah meninjau tambang emas Martabe.
Ia menyebut kegiatan tambang di lokasi itu kini dihentikan sementara untuk fokus pada penanganan korban.
"Kalinya itu ada tiga. Yang kena banjir ini yang sedang, yang tengah. Kali yang dekat Martabe itu yang paling kecil," kata Bahlil menjelaskan konteks geografis aliran sungai di sekitar area tambang.
Banjir bandang di Sumatera, terutama Aceh Tamiang dan Tapsel, telah menelan puluhan korban jiwa dan menyebabkan kerusakan infrastruktur luas. Investigasi penyebab masih berlangsung, termasuk potensi pengaruh perubahan tutupan lahan.*
(mt/dh)