DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Bali menggelar audiensi dengan Pengadilan Tinggi Denpasar pada Rabu (3/12/2025) sebagai tindak lanjut kerja sama antara Kementerian Hukum dan Mahkamah Agung mengenai sinergi tugas dan fungsi di bidang hukum.
Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, didampingi sejumlah pejabat, menekankan pentingnya kolaborasi dengan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam program penguatan sumber daya bantuan hukum.
Salah satu fokus utama adalah pelatihan paralegal yang akan melibatkan hakim dan pejabat berwenang sebagai narasumber.
Baca Juga: Efek Ganda DBFW: Produk Lokal Bali Makin Populer, Budaya Tetap Terjaga "Pelatihan ini bertujuan memperluas jangkauan bantuan hukum sekaligus meningkatkan kompetensi paralegal dalam memberikan layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu," ujar Eem.
Rencana pelatihan akan dimulai setelah peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) oleh Menteri Hukum pada 12 Desember mendatang.
Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Bambang Hery Mulyono, menyambut positif inisiatif ini dan menegaskan kesesuaian program dengan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang sudah berjalan.
Audiensi ini turut dihadiri Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Isnurul Syamsul Arif, dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar, Dr. Yuslan, yang memberikan dukungan penuh atas program penguatan akses keadilan ini.
Kolaborasi antarinstansi diharapkan mampu memperkuat peran Posbankum dan memastikan masyarakat di seluruh Bali mendapatkan layanan hukum yang inklusif dan berkualitas.*
(dh)