TAPANULI UTARA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membangun Posko Nasional di Tapanuli Utara untuk memperlancar distribusi logistik ke wilayah terdampak banjir dan longsor di Sibolga-Tapanuli Tengah.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui jalur udara karena akses darat putus total.
Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA, menegaskan bahwa posko ini berperan sebagai titik koordinasi utama dalam penanganan bencana dan pengiriman logistik.
Baca Juga: Kota Solok Terendam Banjir, Ribuan Warga Terdampak "Kami bangun Posko Nasional di Tapanuli Utara untuk penyaluran logistik via udara karena jalur darat terputus total, termasuk membawa berbagai bantuan bagi masyarakat terdampak," ujarnya, Kamis (27/11).
Selain itu, pelayanan publik di Pemda Sibolga dan Tapanuli Tengah tetap berjalan.
Safrizal menekankan, pemerintah daerah yang terdampak harus terus menjalankan layanan publik sambil menerima asistensi dari Kemendagri.
Dalam pantauan lapangan sejak Rabu (26/11), Safrizal mencatat empat kecamatan terdampak di Sibolga dan 20 kecamatan di Tapanuli Tengah.
Pemerintah mendorong kepala daerah menetapkan status tanggap darurat agar Dana Belanja Tak Terduga (BTT) dapat segera digunakan untuk pemulihan layanan dan penanganan bencana.
"Peran kepala daerah sangat sentral untuk menetapkan status tanggap darurat bencana sehingga Pemda dapat memanfaatkan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memulihkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik," kata Safrizal.
Kegiatan ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Beberapa wilayah di Indonesia termasuk Sibolga dan Tapanuli Tengah berada pada tingkat risiko tinggi terhadap banjir dan tanah longsor akibat curah hujan tinggi, siklon, dan kerentanan wilayah.*
(d/dh)