BANDA ACEH - Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Aceh, DR. Iskandar Muda Hasibuan, meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap pemulihan sarana dan prasarana pendidikan yang rusak akibat banjir di sejumlah wilayah Aceh.
Permintaan ini disampaikan Iskandar seusai berkoordinasi dengan Ketua Umum BMPS Pusat, Dr. Ki Saur Panjaitan, dan Sekretaris Umum, Dr. Theo, di Jakarta, Kamis, 27 November 2025.
Iskandar menilai kerusakan fasilitas pendidikan pasca banjir perlu ditangani secara sistematis melalui program revitalisasi nasional pada tahun 2026.
Baca Juga: Aceh Dilanda Banjir Meluas, BMKG Peringatkan Puncak Hujan Hari Ini Ia menegaskan bahwa semua sekolah baik negeri maupun swasta yang terdampak harus mendapatkan dukungan pemulihan yang setara.
"Kami berharap Pemerintah Pusat memberi perhatian penuh untuk Aceh, khususnya bagi sekolah yang terdampak banjir. Seluruhnya harus masuk dalam program revitalisasi 2026," ujar Iskandar.
Dalam pertemuan tersebut, BMPS juga menyampaikan langsung permintaan itu kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. A. Mu'ti, M.Ed.
Sang menteri, kata Iskandar, meminta agar pendataan dilakukan secara akurat sebelum laporan resmi dikirimkan ke kementerian.
"Bapak Menteri menekankan pentingnya pendataan sekolah terdampak. Ini menjadi dasar agar bantuan dapat diberikan tepat sasaran," kata Iskandar.
Ia menambahkan bahwa BMPS Aceh sepenuhnya mendukung langkah Pemerintah Aceh dalam pemulihan dunia pendidikan pasca bencana.
Menurutnya, tanpa pemulihan sarana pendidikan, upaya bangkit dari bencana tidak akan berjalan optimal.
"Pendidikan Aceh harus bangkit. Kami mendukung penuh pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan sekolah pasca banjir," tegasnya.
Permintaan BMPS ini menjadi salah satu suara pertama dari sektor pendidikan swasta yang mendorong penanganan jangka panjang, bukan sekadar perbaikan darurat, di tengah tingginya laporan kerusakan fasilitas pendidikan akibat cuaca ekstrem yang melanda Aceh dalam beberapa pekan terakhir.*